Table of Contents
Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 akan menjadi tonggak sejarah baru dalam tata kelola penyelenggaraan event olahraga multievent di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) secara tegas mengambil kebijakan radikal: tidak ada pembangunan venue baru. Keputusan ini bukan sekadar langkah penghematan anggaran, melainkan manifestasi dari semangat efisiensi, tertib administrasi, dan keberlanjutan infrastruktur yang selama ini sering menjadi titik lemah dalam penyelenggaraan pesta olahraga nasional.
Kepastian ini dituangkan dalam penyerahan Surat Keputusan (SK) penetapan tuan rumah oleh Menpora Erick Thohir kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Daerah Khusus Jakarta di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (23/6). Langkah strategis ini diambil lebih dini untuk memastikan seluruh persiapan, mulai dari tata kelola anggaran hingga kesiapan operasional, dapat berjalan lebih matang dan terukur.
Paradigma Baru: Mengoptimalkan yang Ada, Mengabaikan yang Mubazir
Selama puluhan tahun, setiap perhelatan PON kerap diwarnai dengan euforia pembangunan fisik yang masif. Sayangnya, banyak venue megah yang dibangun justru terbengkalai setelah kompetisi berakhir karena minimnya perawatan dan kebutuhan operasional yang tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Fenomena "gajah putih" ini menjadi catatan hitam yang ingin diputus oleh pemerintah pada PON 2028.
Dengan mengusung tema efisiensi, NTB, NTT, dan Jakarta diwajibkan untuk memaksimalkan fasilitas yang sudah ada. Jakarta, dengan segala kemewahan infrastruktur olahraganya—mulai dari kawasan Gelora Bung Karno hingga fasilitas olahraga daerah dan swasta yang berstandar internasional—akan menjadi pendukung utama. Sementara itu, NTB dan NTT sebagai tuan rumah utama akan memfokuskan renovasi ringan dan optimalisasi sarana yang tersedia, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat setempat, bukan sekadar untuk kepentingan seremoni dua pekan.
Penjabat Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa ibu kota siap menjadi tulang punggung dalam penyediaan fasilitas. Kesiapan Jakarta dalam mengelola venue olahraga, didukung dengan manajemen aset yang sudah berpengalaman, diharapkan dapat meringankan beban operasional penyelenggaraan. Pendekatan ini adalah bentuk tanggung jawab fiskal agar anggaran negara tidak terkuras untuk proyek konstruksi yang tidak berkelanjutan.
Reformasi Administrasi dan Mitigasi Isu di Masa Depan
Menpora Erick Thohir menekankan bahwa kesuksesan PON tidak hanya diukur dari kemeriahan acara pembukaan atau perolehan medali, melainkan dari "kebersihan" administrasinya. Belajar dari berbagai polemik penyelenggaraan PON sebelumnya, di mana sering terjadi ketimpangan antara anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat dengan implementasi di daerah, pemerintah pusat kali ini menerapkan pengawasan ketat.
"Kami ingin memastikan PON ini berjalan baik. Tidak hanya secara penyelenggaraan, tetapi juga tertib secara administratif. Arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: hilangkan segala bentuk inefisiensi dan potensi masalah hukum di kemudian hari," tegas Erick.
Masalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menjadi sumbatan dalam penyaluran dana hibah olahraga. Sering kali, anggaran sudah turun dari Jakarta, namun di daerah terjadi keterlambatan eksekusi atau ketidaksesuaian laporan. Dengan penetapan tuan rumah yang lebih awal, Kemenpora memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi anggaran, perencanaan masterplan yang komprehensif, serta audit berkala sejak tahap awal persiapan.
Menjaga Integritas: Melawan Fenomena "Atlet Instan"
Salah satu poin krusial yang diangkat dalam arah kebijakan PON 2028 adalah soal pembinaan atlet. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, dengan tegas menyoroti praktik "bajak-membajak" atlet atau transfer instan antarprovinsi yang marak terjadi hanya demi mengejar medali jangka pendek.
Praktik ini dianggap sebagai racun bagi ekosistem olahraga nasional. Ketika sebuah daerah menghabiskan miliaran rupiah untuk mendatangkan atlet dari daerah lain demi gengsi medali, mereka sebenarnya sedang membunuh motivasi atlet lokal yang sudah berlatih keras sejak usia dini. Taufik menegaskan bahwa rapat koordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) akan menjadi agenda rutin untuk memperketat aturan mutasi atlet.
"Saya harap nanti KONI mewanti-wanti itu. Karena asalnya dari mana, karena hanya mengejar medali, mereka jor-joran untuk transfer. Ini harus dihentikan. Fokus kita adalah pembinaan jangka panjang," ujar Taufik.
Langkah ini sejalan dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). PON 2028 diharapkan menjadi panggung bagi atlet-atlet hasil binaan daerah yang otentik, bukan atlet yang berpindah seragam karena iming-iming bonus instan. Dengan membatasi ruang gerak transfer atlet yang tidak sehat, diharapkan lahir talenta-talenta baru yang lebih loyal dan memiliki dedikasi tinggi bagi daerah asalnya.
Fokus pada Cabang Olahraga Prioritas DBON
Di tengah kebijakan efisiensi venue, pemerintah tetap menjaga kualitas kompetisi. Erick Thohir memastikan bahwa cabang olahraga (cabor) yang masuk dalam prioritas DBON harus tetap dipertandingkan dengan standar yang tinggi. Keputusan ini penting untuk menjaga kesinambungan prestasi atlet nasional menuju event yang lebih besar seperti Asian Games dan Olimpiade.
Pemerintah tidak ingin efisiensi dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pertandingan. Justru, dengan tidak mengeluarkan dana untuk pembangunan fisik, diharapkan anggaran tersebut dialihkan untuk peningkatan kualitas perangkat pertandingan, sistem penilaian (skoring) digital yang transparan, serta fasilitas latihan yang lebih baik bagi atlet selama pelatda (pemusatan latihan daerah).
Dampak Ekonomi dan Sosial bagi Tuan Rumah
Meski tidak ada pembangunan venue baru, bukan berarti PON 2028 akan kehilangan dampak ekonominya bagi NTB dan NTT. Justru, strategi ini memaksa daerah untuk melakukan "pariwisata berbasis olahraga" (sport tourism). Dana yang biasanya terserap untuk pembangunan fisik beton, kini bisa dialihkan untuk mempercantik aksesibilitas, akomodasi, dan pemberdayaan ekonomi kreatif di sekitar lokasi pertandingan.
NTB dan NTT memiliki potensi besar untuk mempromosikan destinasi wisata mereka melalui perhelatan ini. Dengan infrastruktur yang ada, PON justru bisa menjadi momentum bagi masyarakat lokal untuk menunjukkan bahwa daerah mereka layak menjadi tuan rumah event internasional tanpa harus merusak ekosistem atau melakukan pembangunan yang berlebihan.
Kesimpulan: Menuju PON yang Beradab dan Berprestasi
PON 2028 akan menjadi ujian bagi kedewasaan olahraga nasional. Keputusan untuk tidak membangun venue baru adalah langkah berani yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin mengubah paradigma: olahraga nasional harus tumbuh dari kualitas pembinaan, bukan dari megahnya bangunan.
Dengan tata kelola yang lebih transparan, pengawasan anggaran yang ketat, dan fokus pada integritas pembinaan atlet, PON 2028 diharapkan menjadi standar baru bagi penyelenggaraan event olahraga di Indonesia. Ini adalah pesan bahwa Indonesia tidak lagi silau dengan kemegahan fisik, melainkan lebih menghargai efisiensi yang berujung pada kejayaan prestasi di kancah dunia.
Pemerintah telah meletakkan fondasinya. Kini, tinggal bagaimana NTB, NTT, dan Jakarta, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan olahraga, menjalankan amanah ini dengan kejujuran dan dedikasi. PON 2028 bukan lagi tentang siapa yang membangun gedung paling megah, tetapi tentang siapa yang mampu melahirkan atlet terbaik dengan cara yang paling bermartabat.
